newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 November 2026 – Anggota DPR RI Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengaku mendengar kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Informasi tersebut muncul di tengah perkembangan usulan pemakzulan Gibran melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR.
Sudding membenarkan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai rencana penyerahan surat tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kepastian agenda maupun mekanisme pengunduran diri Gibran. Hingga Rabu malam, pimpinan MPR belum mengonfirmasi penerimaan surat resmi.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum menerima pemberitahuan mengenai pengunduran diri Gibran. Ia menyatakan belum dapat memberikan keputusan ataupun penjelasan mengenai proses yang akan berlangsung. Karena itu, rencana penyerahan surat pada Kamis masih menunggu kepastian resmi.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan tersebut disebut berlangsung dalam pertemuan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Di sisi lain, DPR telah menerima usulan HMP terkait pemakzulan Gibran yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan dokumen tersebut akan dibawa ke rapat paripurna. Usulan itu berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Sarifuddin Sudding memastikan rapat paripurna DPR tetap dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Namun, waktu pelaksanaannya berubah dari pukul 10.00 menjadi 12.00 WIB. Ia menyebut usulan HMP yang telah diterima pimpinan DPR tetap akan dibacakan dalam forum tersebut.
Kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian karena berlangsung bersamaan dengan proses politik di DPR. Meski demikian, penyerahan surat tidak otomatis mengakhiri masa jabatan wakil presiden tanpa mekanisme konstitusional. Kepastian langkah berikutnya masih menunggu perkembangan resmi dari MPR dan lembaga terkait.
