Jakarta, 12 November 2026 – Perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai peningkatan aktivitas kebakaran di Sulawesi Tenggara hingga 146 persen, sementara Papua Selatan disebut mengalami penurunan pada periode pemantauan tertentu. Perbedaan kondisi antardaerah menunjukkan bahwa ancaman kebakaran masih berlangsung dengan tingkat intensitas yang berubah-ubah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan pemantauan terhadap sebaran titik panas dan luas lahan terdampak untuk menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, angka kenaikan 146 persen tersebut belum dapat dipastikan dari laporan resmi terbaru yang tersedia. Data pemantauan juga menunjukkan bahwa kondisi Papua Selatan masih berfluktuasi sehingga penurunan pada satu periode tidak dapat langsung dianggap sebagai berakhirnya ancaman kebakaran.
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan BNPB pada 11 November 2026, aktivitas karhutla masih terpantau di sejumlah wilayah Indonesia. Laporan harian per 10 November pukul 18.00 WIB mencatat sebanyak 342 titik api yang tersebar di 10 provinsi, dengan luas lahan sekitar 859 hektare masih dalam proses penanganan. Papua Selatan justru tercatat mengalami kenaikan jumlah titik api sebesar 94 persen pada periode tersebut, dengan 171 titik api aktif. Sementara itu, Sulawesi Tenggara dilaporkan mengalami penurunan titik api sebesar 77 persen dibandingkan periode pemantauan sebelumnya. Perbedaan angka tersebut memperlihatkan pentingnya memperhatikan tanggal dan jenis indikator yang digunakan ketika membandingkan kondisi karhutla antarwilayah.
Sulawesi Tenggara tetap menjadi salah satu daerah yang membutuhkan pengawasan karena sejumlah kebakaran lahan telah terjadi selama November 2026. Di Kota Kendari, kebakaran melanda kawasan Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, pada 4 November dan menghanguskan sekitar empat hektare lahan. Peristiwa tersebut dilaporkan berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan yang kemudian memicu api menyebar ke area sekitarnya. Petugas dari BPBD bersama unsur pemadam kebakaran melakukan penanganan hingga proses pendinginan untuk memastikan tidak terdapat sisa api yang berpotensi kembali menyala. Kebakaran juga terjadi di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, pada 5 November dengan luas terdampak sekitar satu hektare.
Di Papua Selatan, penanganan karhutla menghadapi tantangan tersendiri karena karakteristik wilayah yang memiliki kawasan gambut luas serta kondisi cuaca yang dapat mempercepat penyebaran api. Pada awal November, BNPB sempat mencatat penurunan luas lahan terbakar menjadi 253 hektare atau berkurang 56 persen dibandingkan periode sebelumnya. Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan aktivitas kebakaran kembali meningkat sehingga pemerintah harus mempertahankan operasi pemadaman dan pengawasan. Luas lahan yang masih dalam penanganan di Papua Selatan dilaporkan mencapai 398 hektare pada 10 November 2026. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perubahan cuaca, tingkat kekeringan, dan keberadaan bara api di bawah permukaan tanah dapat menyebabkan situasi kebakaran berubah dalam waktu relatif singkat.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, sebelumnya mengingatkan bahwa hujan tidak selalu mampu memadamkan kebakaran secara menyeluruh, terutama pada kawasan gambut. Bara api yang berada di bawah permukaan tanah dapat bertahan meskipun bagian atas lahan terlihat sudah tidak terbakar. Apabila kondisi kembali kering dan terdapat cukup oksigen, sisa bara tersebut berpotensi memicu kemunculan titik api baru. Situasi ini menjadi salah satu alasan mengapa petugas tetap melakukan pemeriksaan dan pendinginan setelah pemadaman utama selesai. Pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa area yang telah ditangani tidak kembali menjadi sumber kebakaran yang lebih luas.
Dalam upaya pengendalian karhutla, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat penanganan di lapangan. Berdasarkan laporan 11 November, sebanyak 42 unit armada udara telah dialokasikan untuk mendukung operasi penanganan karhutla di 10 provinsi. Dua unit di antaranya dikerahkan ke Papua Selatan untuk mendukung patroli dan operasi modifikasi cuaca. Di darat, petugas BPBD, TNI, Polri, serta unsur masyarakat melakukan pemadaman dan pemantauan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Koordinasi antarlembaga menjadi penting karena kebakaran yang terjadi di kawasan terpencil sering kali membutuhkan dukungan peralatan, transportasi, dan tenaga tambahan agar proses penanganan dapat berjalan efektif.
Perkembangan karhutla di Sulawesi Tenggara dan Papua Selatan menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran membutuhkan langkah pencegahan yang konsisten, bukan hanya penanganan setelah api meluas. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, memperkuat sistem peringatan dini, dan memastikan kesiapan personel pemadam di kawasan rawan. Masyarakat juga diimbau menghindari pembakaran vegetasi maupun sampah di area terbuka yang berpotensi memicu kebakaran saat kondisi lingkungan kering. Perubahan persentase titik api maupun luas lahan terdampak harus terus dievaluasi menggunakan data terbaru agar kebijakan penanganan sesuai dengan situasi sebenarnya. Dengan pemantauan yang lebih intensif, koordinasi lintas instansi, dan tindakan cepat di lapangan, pemerintah diharapkan mampu menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.





