Jakarta, 18 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan maksimal kepada korban dugaan kekerasan seksual di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Permintaan tersebut menekankan pentingnya penanganan perkara yang tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap terduga pelaku, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan pemulihan korban. DPR menilai korban kekerasan seksual membutuhkan jaminan keamanan agar dapat memberikan keterangan tanpa menghadapi tekanan, ancaman, maupun intimidasi dari pihak mana pun. Penanganan perkara juga harus dilakukan secara profesional dengan menjaga kerahasiaan identitas serta menghormati hak-hak korban sepanjang proses penyelidikan dan persidangan. Langkah perlindungan yang menyeluruh diharapkan dapat memastikan korban memperoleh keadilan sekaligus mencegah munculnya trauma tambahan akibat proses hukum.
Kasus yang mendapat perhatian DPR tersebut berkaitan dengan laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Seorang mahasiswi berusia 21 tahun melaporkan dugaan peristiwa tersebut kepada Polda Nusa Tenggara Timur setelah kejadian yang disebut berlangsung di lingkungan rumah jabatan Bupati Kupang. Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, meminta kepolisian mengusut laporan secara transparan dan tidak memberikan perlakuan khusus berdasarkan kedudukan pihak yang dilaporkan. Ia menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara. DPR juga meminta penyidik memperhatikan kemungkinan adanya ketimpangan relasi kuasa yang dapat memengaruhi keberanian korban dalam menyampaikan keterangan.
Anggota Komisi XIII DPR RI lainnya, Umbu Kabunang Rudi Yanto, turut menyoroti kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dalam perkara tersebut. Dugaan itu muncul berdasarkan informasi awal mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam mempertemukan korban dengan pihak yang dilaporkan. Umbu meminta kepolisian mendalami informasi tersebut secara cermat untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana tambahan yang perlu ditangani. Ia juga mengingatkan adanya kekhawatiran mengenai tekanan atau intimidasi terhadap korban dan saksi selama proses hukum berlangsung. Karena itu, perlindungan dari LPSK dinilai sangat penting agar seluruh pihak yang memiliki informasi dapat memberikan keterangan secara bebas dan aman.
Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta penanganan perkara dilakukan secara objektif dengan mengedepankan keselamatan serta pemulihan korban. Rieke menyampaikan bahwa LPSK telah menjangkau korban dan berkoordinasi dengan unit pelayanan terkait untuk memberikan pendampingan psikologis. Korban juga dilaporkan telah mendapatkan perlindungan melalui penempatan di rumah aman milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain pendampingan psikologis, korban membutuhkan akses terhadap bantuan hukum, pelayanan kesehatan, serta jaminan kerahasiaan identitas selama pemeriksaan berlangsung. DPR berharap koordinasi antara kepolisian, LPSK, Komnas Perempuan, dan lembaga terkait dapat memastikan seluruh kebutuhan perlindungan tersebut terpenuhi secara berkelanjutan.
Polda Nusa Tenggara Timur telah membentuk tim khusus untuk memperkuat penanganan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut. Tim tersebut melibatkan unsur Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang bersama jajaran reserse lainnya guna mempercepat pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Hingga 18 November 2026, perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan belum terdapat penetapan tersangka. DPR meminta proses hukum berjalan secara cepat, transparan, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah bagi pihak yang dilaporkan. Pengawasan terhadap penanganan perkara diharapkan dapat memastikan korban memperoleh perlindungan dan keadilan, sementara seluruh dugaan tindak pidana diperiksa berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.





