Jakarta, 14 November 2026 – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan mengangkat pentingnya keberanian dalam mengambil kebijakan serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dalam pandangannya, keberanian seorang pemimpin perlu berjalan seiring dengan komitmen terhadap kepentingan rakyat, keadilan, dan persatuan nasional. Haedar juga mengangkat konsep shiratal mustaqim kebangsaan sebagai gambaran mengenai pentingnya mempertahankan arah perjalanan bangsa sesuai prinsip dasar negara. Pemikiran tersebut menempatkan kepemimpinan nasional dalam kerangka tanggung jawab moral, bukan semata-mata keberhasilan menjalankan agenda pemerintahan. Pandangan itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai hubungan antara kebijakan negara, nilai keagamaan, dan cita-cita Indonesia.
Istilah shiratal mustaqim berasal dari ajaran Islam yang merujuk pada jalan yang lurus. Dalam konteks kehidupan berbangsa, konsep tersebut dapat dipahami sebagai ajakan untuk menjaga arah pembangunan agar tetap berpijak pada nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Haedar dikenal kerap menekankan pentingnya nilai moral dalam kehidupan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut berkaitan dengan upaya menjaga agar keputusan politik tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dengan demikian, keberanian mengambil keputusan perlu disertai pertimbangan mengenai manfaat, risiko, dan dampaknya bagi berbagai kelompok masyarakat. Pemaknaan ini juga membuka ruang untuk menilai kebijakan berdasarkan tujuan serta pelaksanaannya secara nyata.
Sorotan terhadap kebijakan Presiden Prabowo muncul dalam konteks besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kepentingan nasional. Berbagai keputusan pemerintah dapat menyangkut pengelolaan anggaran, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga hubungan internasional. Kebijakan yang dianggap berani sering kali memerlukan perubahan pendekatan atau penentuan prioritas di tengah keterbatasan sumber daya. Namun, keberanian politik tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan suatu program karena hasilnya tetap bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penilaian terhadap dampak kebijakan juga membutuhkan data dan evaluasi yang terbuka.
Dalam kehidupan demokrasi, gagasan mengenai jalan lurus kebangsaan dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga konstitusi dan prinsip Pancasila. Kedua landasan tersebut menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat yang memiliki latar belakang beragam. Kebijakan publik diharapkan mampu melindungi hak warga negara tanpa membedakan agama, suku, maupun kondisi sosial ekonomi. Di sisi lain, perbedaan pandangan terhadap keputusan pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dihormati. Kritik dan dukungan dapat menjadi masukan selama disampaikan secara bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Haedar secara khusus menyinggung komitmen Prabowo terhadap Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengingatkan kembali pernyataan Presiden mengenai kelompok ekonomi yang serakah dan dinilai dapat merugikan kesejahteraan masyarakat. Haedar juga memberikan apresiasi terhadap arah reformasi pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya menempatkan negara sebagai pemegang kendali atas sektor-sektor strategis. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan pemikiran Mohammad Hatta mengenai kemakmuran bersama sebagai tujuan pengelolaan ekonomi nasional. Dalam pandangannya, penguasaan sumber daya strategis harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan kelompok tertentu.
Haedar turut mengangkat pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang memiliki peran dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menyinggung pandangan bahwa keserakahan dan ketamakan dapat menjadi sumber kerusakan serta perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Pesan tersebut digunakan untuk menekankan pentingnya pengendalian kepentingan pribadi dalam penyelenggaraan negara maupun kegiatan ekonomi. Haedar berharap kebijakan yang ditempuh Presiden Prabowo tetap berada dalam koridor konstitusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menyebut shiratal mustaqim kebangsaan sebagai harapan agar perjalanan bangsa senantiasa mengikuti jalan yang benar. Pandangan tersebut sekaligus menghubungkan nilai keagamaan dengan tanggung jawab kepemimpinan nasional.
Presiden Prabowo kemudian menanggapi istilah shiratal mustaqim dalam sambutannya pada kegiatan yang sama. Ia menyinggung pentingnya membedakan jalan kebenaran dengan tindakan yang didorong oleh keserakahan, terutama dalam pengelolaan kekayaan negara. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola ekonomi menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan pemerintah dan Muhammadiyah. Di luar apresiasi yang disampaikan Haedar, pelaksanaan kebijakan pemerintah tetap memerlukan pengawasan serta evaluasi terhadap manfaat yang diterima masyarakat. Pesan kebangsaan dalam forum tersebut menempatkan konstitusi, keadilan sosial, dan kepentingan rakyat sebagai ukuran penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia.





