newssportsaz_0q4zf1
Istanbul, 30 Agustus 2026 – Komite Strategis Politik dan Pertahanan yang dibentuk melalui Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah akan menggelar pertemuan perdana di Istanbul, Turki, pada Senin (31/8/2026). Forum tersebut mempertemukan pejabat tinggi dari Turki, Pakistan, dan Arab Saudi untuk membahas penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menjalankan mekanisme kerja sama yang disepakati ketiga negara. Agenda pembahasan mencakup isu keamanan internasional, peningkatan kemampuan pertahanan, serta penguatan koordinasi antarangkatan bersenjata.
Pejabat Tinggi Tiga Negara Hadir
Turki dijadwalkan diwakili Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, Menteri Pertahanan Nasional Yaşar Güler, dan Kepala Staf Umum Jenderal Selçuk Bayraktaroğlu.
Pakistan akan mengirim Menteri Luar Negeri Ishaq Dar, Menteri Pertahanan Khawaja Asif, serta Kepala Staf Angkatan Darat Marsekal Asim Munir.
Sementara itu, Arab Saudi dijadwalkan mengutus Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan, Menteri Pertahanan Khalid bin Salman, dan Kepala Staf Umum Jenderal Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili.
Bahas Kemampuan dan Industri Pertahanan
Salah satu agenda utama pertemuan adalah meningkatkan interoperabilitas atau kemampuan pasukan dari ketiga negara untuk bekerja sama secara efektif.
Para pejabat juga akan membahas penguatan industri pertahanan, termasuk peluang produksi bersama serta penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan masing-masing negara sekaligus membangun kemampuan bersama.
Selain itu, pemberantasan terorisme dan berbagai persoalan keamanan internasional turut masuk dalam agenda pembahasan.
Perjanjian Ditandatangani pada Agustus
Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah ditandatangani oleh Turki, Pakistan, dan Arab Saudi pada 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi ketiga negara untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan pencegahan bersama.
Salah satu ketentuan penting dalam perjanjian menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga negara. Ketentuan tersebut menjadi dasar peningkatan koordinasi pertahanan di antara para anggota.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak ditujukan untuk menghadapi negara tertentu. Turki juga menyebut kerja sama itu terbuka terhadap negara-negara kawasan yang memiliki keinginan memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
Susun Peta Jalan Kerja Sama
Pertemuan di Istanbul juga diharapkan menghasilkan arah dan peta jalan bagi pelaksanaan berbagai program dalam perjanjian tersebut.
Ketiga negara akan membahas mekanisme kerja sama lebih lanjut, termasuk peningkatan koordinasi militer, pengembangan industri pertahanan, serta berbagai bentuk kerja sama strategis lainnya.
Pertemuan perdana ini sekaligus menjadi momentum untuk menerjemahkan kesepakatan politik yang telah dibuat menjadi langkah kerja sama yang lebih konkret.
Dengan pertemuan yang melibatkan menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan kepala staf umum masing-masing negara, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi berupaya membangun struktur kerja sama pertahanan yang lebih terkoordinasi di tengah dinamika keamanan kawasan yang terus berkembang.
